Accounting and Taxation

KOREKSI FISKAL- KAP Kantor Akuntan Publik RTS



KAP  Kantor Akuntan Publik RTS

 

KOREKSI FISKAL


 


A.   Latar Belakang Koreksi Fiskal


 

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial (berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan) dengan akuntansi fiskal (berdasarkan UU PPh), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan UU PPh. 

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.


Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto). 

 


KAP  Kantor Akuntan Publik ( Indonesia’s Public Accountants) RTS


 

 


B. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal


 

Jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU PPh), yaitu terdiri dari:


 


1.   Beda Tetap

 

-     Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen (berasal dari cadangan laba ditahan) yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

-     Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh bank sebesar 20%.

-     Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan  menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasa1 9 UU PPh), misalnya:

-     Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.

-     Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

-     Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.

-     Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya : daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang).

 

KAP  Kantor Akuntan Publik ( Indonesia’s Public Accountants) RTS


2.  Beda Waktu


Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misalnya:


-     Metode penyusutan

-     Metode penilaian persediaan

-     Penyisihan piutang tak tertagih

-     Rugi-laba selisih kurs

-     dan sebagainya.


Republished by KAP  Kantor Akuntan Publik  RTS