Perubahan Besar dalam Laporan Keuangan yang Wajib Diketahui Setiap Praktisi Akuntansi

Selama hampir tiga dekade, dunia pelaporan keuangan Indonesia hidup di bawah naungan PSAK 201 yang diadopsi dari IAS 1 sejak 1997, sebuah standar yang memberi perusahaan kebebasan nyaris tanpa batas dalam menyusun laporan laba ruginya. Kebebasan ini pada mulanya terdengar fleksibel, namun dalam praktiknya justru menimbulkan kekacauan: tidak ada struktur wajib yang membuat laporan antarperusahaan sulit dibandingkan, istilah "laba operasi" bisa diartikan berbeda-beda oleh setiap entitas, ukuran non-GAAP seperti "adjusted EBITDA" atau "core earnings" tumbuh liar tanpa standar pengungkapan yang jelas, dan informasi penting kerap tersembunyi di balik pos generik seperti "beban lain-lain". Akibatnya, dua perusahaan dengan kinerja yang sebenarnya mirip bisa tampil sangat berbeda di mata investor, hanya karena perbedaan cara penyajian. Menjawab persoalan struktural ini, badan standar akuntansi internasional IASB menerbitkan IFRS 18 pada April 2024, yang kemudian diadopsi penuh oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjadi PSAK 118 — Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan pada Mei 2025, dengan tanggal efektif penerapan mulai 1 Januari 2027.

Inti dari PSAK 118 terletak pada tiga perubahan besar yang saling terkait. Pertama, laporan laba rugi kini wajib mengikuti format baku, di mana setiap pos pendapatan dan beban harus diklasifikasikan ke dalam salah satu dari lima kategori: Operasi, Investasi, Pendanaan, Pajak Penghasilan, dan Operasi yang Dihentikan, yang kemudian melahirkan tiga subtotal wajib termasuk Laba Rugi Operasi yang selama ini tidak memiliki definisi resmi. Khusus untuk bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan, terdapat pengecualian karena aktivitas investasi atau pembiayaan merupakan bisnis inti mereka, sehingga pendapatan dari aktivitas tersebut tetap dikategorikan sebagai Operasi. Kedua, angka-angka hasil olahan manajemen yang selama ini bebas diklaim — seperti "adjusted profit" atau "underlying earnings" — kini dikategorikan sebagai Management-defined Performance Measure (MPM) dan wajib diungkapkan secara resmi beserta metode perhitungan dan rekonsiliasinya terhadap angka resmi di laporan keuangan, asalkan memenuhi tiga syarat: digunakan dalam komunikasi publik, mencerminkan pandangan manajemen atas kinerja, dan bukan merupakan subtotal resmi PSAK. Ketiga, PSAK 118 mengatur prinsip baru mengenai kapan suatu pos harus dirinci dan kapan boleh digabungkan, termasuk pembatasan ketat terhadap penggunaan label generik seperti "lain-lain". Menariknya, meski cara penyajian berubah signifikan, angka laba bersih perusahaan tidak berubah sama sekali, karena standar ini hanya mengatur cara penyajian, bukan cara perhitungan.